Mataram — Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol. Hadi Gunawan, S.H., S.I.K., Rabu (30/4/2025) pukul 09.30 Wita, menerima kunjungan kehormatan dari Tim Komnas HAM RI di ruang kerja Kapolda NTB yang dipimpin langsung Ketua Komnas HAM RI, Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat sinergi. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Irwasda Polda NTB, Kombes Pol. Dede Ruhiat Djunaedi, S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., M.M., serta Kapolresta Mataram AKBP Hendro Purwoko, S.I.K, M.H.
Kapolda NTB menyambut positif kunjungan Komnas HAM sebagai bagian dari penguatan kerja sama antar lembaga, dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Kami di Polda NTB terbuka terhadap masukan dan pengawasan. Ini bentuk komitmen kami untuk menjalankan tugas secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang humanis,” ujar Irjen Pol. Hadi Gunawan.
Kapolda NTB menambahkan jika pihaknya terus melakukan pembinaan internal, untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap prinsip-prinsip HAM.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota Polri di NTB bekerja tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga dengan hati nurani. Pelayanan yang mengedepankan HAM adalah wajah Polri yang kami bangun hari ini dan ke depan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komnas HAM RI menyampaikan pentingnya membangun pola komunikasi yang sehat dan berkelanjutan, antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti Komnas HAM.
“Kami hadir untuk mendukung upaya reformasi kultural di tubuh Polri. Dialog dan kolaborasi seperti ini adalah bagian penting dari upaya perlindungan HAM yang menyeluruh,” kata Dr. Atnike.
Selain menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Komnas HAM, pertemuan itu juga menjadi forum penyamaan perspektif terkait penanganan laporan masyarakat, pun mekanisme pengawasan yang adil dan transparan.
Pertemuan tersebut menandai komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan keadilan sosial di Nusa Tenggara Barat, melalui pendekatan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak setiap warga negara.
